Abstrak

Permasalahan konstruksi tidak jarang menjadi indikator adanya penyimpangan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi termasuk penyimpangan tindak pidana korupsi. Tingginya kasus korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek konstruksi menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Telaah mendalam terhadap permasalahan dan penyimpangan yang menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan kasus konstruksi menjadi kasus korupsi merupakan tujuan dari penelitian ini. Data yang digunakan berupa putusan-putusan kasasi kasus korupsi diperoleh dari laman repositori Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukan bahwa umumnya permasalahan dan penyimpangan yang terjadi pada kasus korupsi proyek konstruksi adalah berupa hasil-hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang pada akhirnya penyimpangan tersebut diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim. Pejabat pemerintah dan/atau penyedia jasa yang menangani proyek menjadi pihak yang dianggap lalai atas terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sehingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi meskipun bentuk umum tindak pidana korupsi tidak selalu terdapat di dalamnya. Berdasarkan kajian terhadap 18 putusan kasus korupsi, hanya terdapat empat kasus yang mengadung tindak pidana korupsi berupa tindakan suap-menyuap, pemerasan dan benturan dalam kepentingan, serta 14 putusan lainnya secara umum berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak yang kemudian juga dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.