Abstract

Pemerintah tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui dibentuknya E-procurement atau pengadaan barang/jasa berbasis elektronik. Tujuan dari dibentuknya E-procurement adalah untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Namun, dalam penerapannya masih banyak kendala yang ditemukan pada penerapan E-procurement. Melihat dari banyaknya kendala yang ditemui, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem E-procurement yang mengambil studi kasus pada E-procurement milik Pemerintah Provinsi Bali. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dari penerapan sistem E-Procurement di Pemerintah Provinsi Bali. Metode evaluasi sistem yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode HOT-Fit. Metode ini dipilih karena mencakup aspek Human (Pengguna), Organization (Instansi/Organisasi) dan Technology (Teknologi/Sistem). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor Teknologi, Pengguna dan Organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan sistem E-Procurement, sehingga pengguna sistem merasakan manfaat yang diberikan oleh adanya sistem E-Procurement. Faktor yang menjadi penghambat sejauh ini adalah masih adanya beberapa tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang masih manual atau belum sepenuhnya dilaksanakan by sistem.